Previous Entry Share Next Entry
koalisi aktor dalam implementasi kebijakan
penduyangel_123
KOALISI AKTOR DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
(Suatu Kajian tentang Koalisi Aktor dalam Implementasi Kebijakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) di Sekolah Dasar Kota Solok)

THE ACTOR COALITION IN THE POLICY IMPLEMENTATION
A Study of Actor Coalition In Policy Implementation of School Based Quality Improvement Management (SBQIM) in Kota Solok’s Primary School

SUMMARY
Nazwar, Postgraduate Program of Brawijaya University, Malang, 2003. The Actor Coalition in The Policy Implementation (A Study of Actor Coalition In Policy Implementation of School Based Quality Improvement Management (SBQIM) in Kota Solok’s Primary School); Chief of Guidance Commission (I), Drs. Susilo Zauhar, MS., Member of Guidance Commission (II), Drs. Choirul Saleh, MS.
Though that looks on education quality improvement in primary school, though school based management policy, is a relatively new phenomenon. So that the SBQIM policy selection, and its implementation, need to be supported by actor/stakeholders group/organization (coalition) which are, include: Teacher Work Group (TWG), SBQIM Work Group, School Committee/BP3 and group/team of pioneers and movers of SBQIM policy conduction and else.
The research took a setting in primary schools, because of their uniqueness, which are the success in implementation SBQIM policy and the high schools management ability based on: 1) The ability of headmasters in conducting the management functions (planning, organizing, movement, ad controlling). 2.) Teachers ability in conducting teaching-studying process, using appropriate studying strategy such as: PAKEM. 3) Degree of parents, society, related government (actors/stakeholders) involve or participation and the available funds allocation.
The focus of he research consisted of: 1) The actor/stakeholders’ attitude and point of view in SBQIM policy implementation include: resources, policy implementation process and else. In this case will be seen about the point of view and attitude of school society, society, related government which are joined (coalition) in Teacher Work Group (TWK), SBQIM Work Group, School Committee/BP3, Pioneers team and the movers of SBQIM conduction ad other organization related with the SBQIM policy implementation. 2) Society involvement or participation as one of important actor/ stakeholders in SBQIM policy implementation in Kota Solok’s primary school. 3) Barrier factors in the SBQIM policy implementation in Kota Solok’s primary school.

The approach used in this research is phenomenal. Said so because qualitative approach in this research have typical such as: have actual setting, researcher is the key instrument, usually descriptive, stress on process, data analysis is inductive and mean of every event are the essential concern in this research.
Data grouped using observation technique of in depth interview, and documentation. Observation technique used to achieve the real illustration about point of view and attitude of related actor/ stakeholders. Involvement of participation of important society (actor/stakeholders), and barrier factors in SBQIM policy implementation.
While documentation used to support data gained from the observation and in depth interview. Data analysis done using interactive analysis model in which involve activities of data collecting, data presentation, data reduction, and conclusion withdrawal.
This research’s result prove that MPMBS policy implementation in primary school are hardly defined by following factors, some of them are: 1) Resources readiness including human resources, tools, equipment, funding had by school. 2) SBQIM policy implementation process including: SBQIM policy institution, actor/stakeholders’ compre-hension, socialization, and the SBQIM policy conduction. 3) Society involvement and participation as one of important actor/ stakeholders in the SBQIM policy implementation.
Things above can be accomplished if: 1) Given broader autonomy (independence) to school side. 2) Headmaster’s ability in managing the school he/she lead on and apply existed potency in school and its environment. 3) Sufficiently funds availability in every school. 4) The existence of support from all others group/organization (coalition) of related actor/stakeholders including school society (teachers, students, and employees), society (students’ parent, public figure and other common society, education observers), related government (education department job holder, observers and others).

RINGKASAN
Gagasan yang memandang peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar, melalui kebijakan manajemen berbasis sekolah, merupakan fenomena relatif baru. Sehingga pemilihan kebijakan MPMBS, dan pengimplementasiannya, perlu didukung oleh kelompok/organisasi (koalisi) aktor/ stakeholders adalah, meliputi: Kelompok Kerja Guru (KKG), Kelompok Kerja MPMBS, Komite Sekolah/BP3 dan Kelompok/Tim pelopor dan penggerak pelaksanaan kebijakan MPMBS dan lain-lain.
Penelitian mengambil latar di sekolah dasar, karena mempunyai keunikan, yakni keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan MPMBS dan kemampuan manajemen sekolah yang tinggi yang didasarkan pada: (1) Kemampuan Kepala Sekolah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen (perencanaan pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan); (2)Kemampuan guru melaksanakan proses belajar mengajar, dengan strategi pembelajaran yang sesuai misalnya: PAKEM; (3) Tingkat keterlibatan atau partisipasi orang tua, masyarakat dan pemerintah terkait (aktor/stakeholders) serta alokasi anggaran yang tersedia.
Fokus penelitian terdiri dari: (1) Sikap dan pandangan aktor/stakeholders dalam implementasi kebijakan MPMBS meliputi: sumberdaya, proses implementasi kebijakan dan lain-lain. Dalam hal ini akan dilihat mengenai pandangan dan sikap warga sekolah, masyarakat, pemerintah terkait, yang tergabung (berkoalisi) dalam Kelompok Kerja Guru (KKG), Kelompok Kerja MPMBS, Komite Sekolah/BP3, Tim pelopor dan penggerakan pelaksanaan MPMBS dan organisasi lain yang terkait dengan implementasi kebijakan MPMBS; (2) Keterlibatan atau partisipasi masyarakat sebagai salah satu aktor/stakeholders penting dalam implementasi kebijakan MPMBS di sekolah dasar Kota Solok; (3) Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan MPMBS di sekolah dasar Kota Solok.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini fenomenologis. Dikatakan demikian karena pendekatan kualitatif pada penelitian ini mempunyai ciri-ciri antara lain: mempunyai setting yang aktual, peneliti adalah instrumen kunci, biasanya bersifat deskriptif, menekan pada proses, analisis data bersifat induktif dan mean (pemaknaan) tiap even adalah merupakan perhatian yang esensial dalam penelitian ini.

Data dikelompokkan dengan menggunakan teknik observasi (pengamatan) wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik observasi digunakan untuk memperoleh gambaran sesungguhnya tentang pandangan dan sikap aktor/stakeholders) terkait. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat (aktor/stakeholders) penting, dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan MPMBS.
Sedangkan dokumentasi digunakan untuk mendukung data yang diperoleh dari observasi dan wawancara mendalam. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif yang didalamnya melibatkan kegiatan pengumpulan data, sajian data, reduksi data dan penarikan simpulan.
Temuan penelitian membuktikan bahwa implementasi kebijakan MPMBS di sekolah dasar sangat ditentukan oleh faktor-faktor di bawah ini diantaranya: (1) Kesiapan sumberdaya meliputi sumberdaya manusia, sarana, prasarana, pembiayaan yang dimiliki sekolah; (2) Proses implementasi kebijakan MPMBS tersebut meliputi: kelembagaan kebijakan MPMBS, pemahaman aktor/ stakeholders, sosialisasi, dan pelaksanaan kebijakan MPMBS tersebut; (3) Keterlibatan atau partisipasi masyarakat sebagai salah satu aktor/stakeholders penting dalam implementasi kebijakan MPMBS.
Hal-hal di atas, akan dapat diwujudkan apabila: (1) Diberikannya otonomi (kemandirian) yang lebih luas kepada pihak sekolah; (2) Kemampuan Kepala Sekolah dalam mengelola sekolah yang ia pimpin dan mendayagunakan potensi yang ada di sekolah dan lingkungannya; (3) Ketersediaan biaya yang memadai pada setiap sekolah; (4) Adanya dukungan dari semua kelompok/organisasi (koalisi) aktor/ stakeholders yang terkait lainnya meliputi warga sekolah (guru, siswa dan karyawan), masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat dan masyarakat umum lainnya, pemerhati pendidikan), pemerintah terkait (pejabat dinas pendidikan, pengawas dan lain-lain).

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia dimana berbagai permasalahan hanya dapat dipecahkan kecuali dengan upaya penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain manfaat bagi kehidupan manusia di satu sisi perubahan tersebut juga telah membawa manusia ke dalam era persaingan global yang semakin ketat. Agar mampu berperan dalam persaingan global, maka perlu mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif dan efisien dalam proses pembangunan, kalau tidak ingin kalah bersaing dalam menjalani era globalisasi tersebut.
Berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia, pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri.
Pendidikan adalah esensial bahkan merupakan salah satu elemen terpenting dari kehidupan seseorang. Harus diakui bahwa tingkat “pendidikan” dapat menjadi ukuran tingkat kemampuan berfikir seseorang. Berbicara masalah pendidikan bukanlah hal mudah dan sederhana, karena selain sifatnya yang kompleks, dinamis dan kontekstual, pendidikan merupakan wahana untuk pembentukan diri seseorang secara keseluruhan. Peranan pendidikan dalam pembentukan diri sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) dibahas secara rinci oleh Fullan (1982) (lihat Rumtini, 1999) sebagai tujuan umum pendidikan yang meliputi aspek kognitif berupa keterampilan akademik (membaca dan matematika) dan keterampilan berfikir yang lebih tinggi (kemampuan memecahkan masalah).
Pendidikan dalam prosesnya juga mencakup tujuan pengembangan aspek pribadi dan sosial yang memungkinkan orang bekerja dan hidup dalam kelompok secara kreatif, inisiatif, empati dan yang memiliki keterampilan interpersonal yang memadai sebagai bekal bermasyarakat.
Sedangkan tugas pendidikan adalah memberikan bekal kepada peserta didik agar potensinya berkembang, wajar, optimal dan bersifat adaptif dalam menghadapi berbagai permasalahan kelak setelah menamatkan studinya. Sehingga sifat dasar manusia yang skeptis, eksploratif, dan juga kreatif, bisa berkembang dan menemukan artikulasinya dalam proses belajar mengajar sewaktu mengikuti suatu program pendidikan. Lulusan yang skeptis, inovatif, dedikatif, eksploratif, kreatif dan berkemampuan daya saing yang harus diupayakan serta menjadi bahan antisipasi sistem dan perencanaan pendidikan terutama di era otonomi daerah, yang diperkirakan kondisi ekonominya akan tumbuh dengan cepat (Salladien, 2001).

Pendidikan di Indonesia diharapkan melahirkan sosok manusia (SDM) sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2, Tahun 1989 pasal 4 yaitu:

“Membentuk manusia Indonesia seutuhnya, yang cerdas, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhurm memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian mantap dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.

Nurkholis (2002) menyatakan bahwa: “Sementara itu rumusan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Pendidikan Nasional (RUUPN) adalah mengembangkan manusia Indonesia sesuai fitrahnya menjadi pribadi yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, menguasai imu rohani, memiliki keterampilan hidup yang berharkat dan bermartabat, memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri serta memiliki tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan agar mampu mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas. Bidang pendidikan memang menjadi
tumpuan harapan bagi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia untuk menghadapi proses globalisasi di hampir semua aspek kehidupan.
Kualitas SDM kita masih rendah, Data UNDP (Khomsan, 2000) tentang Human Development Index (HDI) menunjukkan dari 174 negara, Indonesia berada pada posisi yang sangat memprihatinkan hanya berada satu tingkat lebih baik dari Vietnam yaitu pada posisi 109. Selain itu International Association of Education Evaluation in Achievement (IEA) menerbitkan hasil survei prestasi belajar matematika dan IPA bagi siswa sekolah usia 13 tahun pada 42 negara, berdasarkan hasil survei tersebut Indonesia berada pada posisi 39 untuk kemampuan IPA, dan urutan ke 40 untuk prestasi belajar matematika (Suryadi, 2001). Ini menunjukkan bahwa mutu pendidikan kita memang sangat menghawatirkan, sehingga memerlukan penanganan serius dari berbagai pihak.

Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah bersama kalangan swasta sama-sama telah dan terus berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas antara lain melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Tetapi pada kenyataannya upaya pemerintah tersebut belum cukup berarti dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu indikator kekurangberhasilan ini ditunjukkan antara lain dengan NEM siswa untuk berbagai bidang studi pada jenjang SLTP dan SLTA yang tidak memperlihatkan kenaikan yang berarti bahkan boleh dikatakan konstan dari tahun ke tahun, kecuali pada beberapa sekolah dengan jumah yang relatif sangat kecil.
Ada dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Pertama strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat input oriented. Strategi yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan (sekolah) akan dapat menghasilkan output (keluaran) yang bermutu sebagai mana yang diharapkan. Ternyata strategi input-output yang diperkenalkan oleh teori education production function tidak berfungsi sepenuhnya di lembaga pendidikan (sekolah), melainkan hanya terjadi dalam institusi ekonomi dan industri.
Kedua, pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat macro-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolah). Atau dengan singkat dapat dikatakan bahwa kompleksitasnya cakupan permasalahan pendidikan, seringkali tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat (Umaedi, 1999).
Selanjutnya (Umaedi, 1999) berpendapat bahwa pembangunan pendidikan bukan hanya terfokus pada penyediaan faktor input pendidikan tetapi juga harus lebih memperhatikan faktor proses pendidikan. Input pendidikan merupakan hal yang mutlak harus ada dalam batas-batas tertentu tetapi tidak menjadi jaminan dapat secara otomatis meningkatkan mutu pendidikan (school resources are necessary but not sufficient condition to improve student achievement). Di samping itu mengingat sekolah sebagai unit pelaksana pendidikan formal terdepan dengan berbagai keragaman potensi anak didik yang memerlukan layanan pendidikan yang beragam, kondisi lingkungan yang berbeda satu dengan lainnya, maka sekolah harus dinamis dan kreatif dalam melaksanakan perannya untuk mengupayakan peningkatan kualitas/mutu pendidikan. Hal ini akan dapat dilaksanakan jika sekolah dengan berbagai keragamannya itu, diberikan kepercayaan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan anak didiknya. Dengan kata lain perlu diberikan otonomi yang luas kepada sekolah untuk dapat mengurusi dirinya sendiri, tentunya melalui desentralisasi pendidikan.

Sejak digulirkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang berlaku 1 Januari 2001, wacana desentralisasi pemerintah ramai dikaji. Pendidikan termasuk bidang yang didesentralisasikan ke pemerintah kota/kabupaten. Melalui desentralisasi pendidikan diharapkan permasalahan pokok pendidikan yaitu masalah mutu, pemerataan, relevansi, efisiensi dan manajemen, dapat terpecahkan cukuplah desentralisasi pendidikan pada tingkat pemerintah kota/kabupaten. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan tidak cukup hanya pada tingkat kota/kabupaten. Desentralisasi pendidikan untuk mencapai otonomi pendidikan oleh sesungguhnya harus sampai pada tingkat sekolah secara individual (Nurkolis: 2001).
Sementara itu pasal 11 ayat 2 UU nomor 22 tahun 1999, dimana bidang pendidikan adalah merupakan kewenangan yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten/kota, maka diharapkan mutu pendidikan dapat ditingkatkan. Namun dalam pencapainnya tidaklah mudah, daerah akan mengalami masalah dan hambatan yang tidak sedikit, beberapa permasalahan pokok yang secara potensial menghambat pencapaian kualitas pendidikan terutama pendidikan dasar.
Permasalahan-permasalahan menjadi kendala dalam meningkatkan mutu pendidikan di era otonomi daerah, maka mantan Mendikbud Wardiman Djoyonegoro (lihat Budiyono, 2001) mengelompokkannya sebagai berikut:

Pertama, pendidikan akan menghadapi tantangan dalam hal pembiayaan pendidikan oleh daerah. Disebutkan bahwa hanya sekitar 10% daerah yang dapat menyediakan anggaran memadai untuk pendidikan, padahal pemerintah daerah harus menyediakan prasarana dan sarana pendidikan seperti gedung sekolah dan peralatan praktikum yang memadai. Pembiayaan pendidikan selama ini masih sangat tergantung pada pemerintah pusat.
Kedua, tantangan dalam hal pembiayaan pendidikan oleh masyarakat. Dalam kondisi krisis ekonomi dan banyaknya kerusuhan mengakibatkan banyaknya pengungsi angka partisipasi murni dan angka drop out yang dijadikan sebagai tolok ukur tantangan pembiayaan oleh masyarakat sangat beragam antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Pada daerah yang kaya angka partisipasi murni (APM) akan tinggi dan angka drop out (ADO) akan rendah, sedangkan pada daerah yang masyarakatnya miskin akan terjadi yang sebaliknya.
Ketiga, rendahnya sumber daya manusia yang menangani pendidikan, baik tenaga pengajarnya (guru) maupun tenaga non teknis.
Sementara itu, Portz (1996) mengidentifikasikan beberapa permasalahan yang menjadi tantangan dan hambatan pendidikan di Boston, yang sangat relevan dengan permasalahan pendidikan di Indonesia antara lain adalah: 1) masalah Governance atau kepemerintahan, contohnya seperti adanya penekanan kepada dinamika politik di antara superintendent dan komite sekolah. Selain itu juga kurangnya kepemimpinan. 2) Masalah yang berkaitan dengan kegiatan sekolah, antara lain meliputi kegagalan didalam menyediakan program pendidikan yang memadai, prestasi siswa dan birokrasi pendidikan. 3) Masalah kurangnya dukungan pembiayaan dan hubungan dalam pemerintahan.4) Masalah kurangnya dukungan dari masyarakat atau warga negara yang disebabkan karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah dan terpisahnya sekolah dengan masyarakat. 5) Masalah yang terkait dengan permasalahan sosial secara umum dan kondisi eksternal di luar sekolah seperti misalnya kemiskinan, ras, kriminal, dan ekonomi.
Dipilihnya MBS atau MPMBS sebagai model desentralisasi pendidikan untuk pendidikan dasar dan menengah karena diyakini model ini akan mempermudah pencapaian tujuan pendidikan. Ciri-ciri MPMBS adalah adanya otonomi yang kuat pada tingkat sekolah, peranserta aktif masyarakat dalam pendidikan, proses pengambilan keputusan yang demokratis dan berkeadilan, serta menjunjung tinggi akuntabilitas dan trasnparansi dalam setiap keagiatan pendidikan. Program MPMBS bertujuan untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan, keluwesan dan sumberdaya untuk meningkatkan mutu kinerja sekolah dan pendidikan terutama meningkatkan hasil belajar siswa (Depdikbud, 2000).

Selain itu (Edward, 1979) dalam Umaedi (1999), mengemukakan bahwa konsep MPMBS diperkenalkan oleh teori “Effective School” yang memfokuskan diri pada perbaikan proses pendidikan. Beberapa indikator yang menunjukkan karakter dari konsep manajemen ini antara lain sebagai berkut: (1) lingkungan sekolah yang aman dan tertib; (2) sekolah memiliki misi dan target mutu yang ingin dicapai; (3) sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat; (4) adanya harapan yang tinggi dari personil sekolah (kepala sekolah, guru dan staf lainnya termasuk siswa) untuk berprestasi; (5) adanya pengembangan staf sekolah yang terus menerus sesuai tuntutan IPTEK; (6) adanya pelaksanaan evaluasi yang terus menerus terhadap berbagai aspek akademik dan administratif; (7) adanya komunikasi dan dukungan intensif dari orang tua murid/masyarakat.
Model MPMBS, dapat dikatakan bahwa sebagai model manajemen yang memberikan, otonomi yang lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas keluwesan-keluwesan kepada sekolah dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha dan lain-lain) yang merupakan bagian dari aktor-aktor atau stakeholders yang sangat berperan dalam pelaksanaan kebijakan MPMBS di suatu sekolah, di samping aktor-aktor lain seperti pemerintah (baik pemerintah pusat maupun daerah), lebih khusus lagi Dinas Pendidikan (Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kecamatan). Dengan kata lain koalisi aktor-aktor/stakeholders (keterlibatan aktor-aktor/stakeholders yang terkait), sangat menentukan tercapai atau tidak tercapainya peningkatan mutu pendidikan di sekolah, khususnya dalam pelaksanaan (implementasi) kebijakan MPMBS di Sekolah Dasar.
Pendidikan dasar merupakan pendidikan umum (general education), artinya pendidikan dasar merupakan pendidikan minimum yang berlaku untuk semua negara, tanpa kecuali. Dalam pasal 11 ayat (2) UUSPN dikemukakan bahwa pendidikan umum merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir pendidikan. Khusus mengenai sekolah dasar yang dijadikan sebagai tempat penelitian, hal ini mengingat peran pendidikan dasar khususnya sekolah dasar sebagai bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program enam tahun dan pada tahap inilah keberhasilan murid ditentukan, anak memperoleh dasar-dasar pendidikan yang penting untuk pendidikan selanjutnya, dan diharapkan tahap ini akan membantu mengarahkan pendidikan lebih lanjut termasuk keberhasilan pendidikan di tingkat sekolah dasar akan sangat membantu satuan-satuan pendidikan berikutnya.

Kota Solok propinsi Sumatera Barat dipilih sebagai tempat penelitian karena pencanangan dan komitmen ingin menjadikan Kota Solok sebagai kota pendidikan sesuai dengan visi dan misi Kota Solok (Rencana Strategis 2000).
Persoalan-persoalan di atas, melatarbelakangi keinginan peneliti untuk mencermati dan mengkaji secara lebih mendalam mengenai pandangan dan sikap aktor/stakeholders dalam implementasi kebijakan MPMBS, keterlibatan atau partisipasi masyarakat sebagai salah satu aktor/stakeholders penting dalam implementasi kebijakan MPMBS, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan MPMBS, ini masih perlu dikaji dan diteliti secara seksama.

B. Rumusan Masalah
1 Bagaimana pandangan dan sikap aktor/stakeholders dalam implementasi kebijakan MPMBS di Sekolah Dasar Kota Solok?
2 Bagaimana keterlibatan masyarakat sebagai salah satu aktor/stakeholders penting dalam implementasi kebijakan MPMBS di Sekolah Dasar Kota Solok?
3 Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan MPMBS di Sekolah Dasar Kota Solok?

C. Tujuan Penelitian
Mengacu pada perumusan masalah tersebut di atas, dalam penelitian ini ada beberapa hal yang ingin dicapai, secara umum yaitu untuk memberikan gambaran mendalam tentang segala hal yang berkaitan dengan implementasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan di era desentralisasi dan otonomi daerah. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan, menganalisa dan menginteprestasikan pandangan dan sikap aktor/stakeholders dalam implementasi kebijakan MPMBS di sekolah dasar Kota Solok, meliputi kesiapan sumber daya, proses implementasi kebijakan MPMBS, dan lain-lain.
2. Mendeskripsikan, menganalisa dan menginterprestasikan keterlibatan atau partisipasi aktor/stakeholders dalam implementasi kebijakan MPMBS di Sekolah Dasar Kota Solok, meliputi organisasi sekolah (Komite Sekolah/BP3), dan organisasi masyarakat pemerhati pendidikan lainnya.
3. Mendeskripsikan, menganalisa dan menginterprestasikan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan MPMBS di Sekolah Dasar Kota Solok.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa konsep bagi pengembangan studi kebijakan publik yang berkaitan dengan proses kebijakan (formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan). Secara Praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan berupa informasi mengenai permasalahan implementasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan, khususnya mengenai pandangan dan sikap aktor/stakeholders, keterlibatan atau partisipasi masyarakat sebagai salah satu aktor/stakeholders penting, serta faktor-faktor yang menjadi kendala, dalam implementasi kebijakan MPMBS di tingkat Sekolah Dasar, sehingga informasi ini dapat dijadikan sebagai umpan balik bagi perbaikan implementasi kebijakan MPMBS saat ini, dan masa datang.

KAJIAN PUSTAKA

A. Implementasi Kebijakan
1. Pengertian Implementasi Kebijakan
Van Meter dan Van Horn (1975) lihat Abdul Wahab (1997) merumuskan proses implementasi ini sebagai “those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy

decisions” (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan).
Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) (lihat Abdul Wahab, 1997) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa:
“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat-akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian kejadian”.
Berdasarkan pandangan tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran (target group), melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan (intended) maupun yang tidak diharapkan (unintended/negative effects). Dengan demikian implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa yang timbul dari program kebijakan itu. Di samping itu implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan persoalan administratif, melainkan juga mengkaji faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan.

2. Model-Model Implementasi Kebijakan
Dengan memperhatikan beberapa pengertian implementasi yang telah dijelaskan di atas, maka kajian implementasi merupakan suatu proses mengubah gagasan atau program menjadi tindakan, dan bagaimana kemungkinan cara menjalankan perubahan tersebut. Untuk menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan itu berlangsung maka dapat dilihat dari berbagai model implementasi kebijakan. Pandangan mengenai model (teori) implementasi kebijakan banyak kita temukan dalam berbagai literatur, (Parsons, 1997) membagi garis besar model implementasi kebijakan menjadi empat yaitu: 1) The Analysis of failure (model analisis kegagalan), 2) Model Rasional (top down) untuk mengidentifikasi faktor-faktor mana yang membuat implementasi sukses, 3) Model pendekatan Bottom-up kritikan terhadap model pendekatan top-down dalam kaitannya dengan pentingnya faktor-faktor lain dan interaksi organisasi, 4) Teori-teori hasil sintesis (hybrid theories).

Untuk keperluan penelitian ini, akan diambil beberapa pandangan mengenai implementasi, masing-masing pandangan mewakili tiga dari empat perkembangan model yang dikemukakan Parsons dan menurut peneliti cocok dengan tema penelitian model tersebut diantaranya yaitu:
a. Model Pendekatan Top-Down
Van Meter dan Van Horn (1975) (lihat Abdul Wahab, 1997), memandang implementasi kebijakan sebagai “those actions by public or provide individual-individual (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decision” (tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan).
Dalam teorinya, Van Meter dan Van Horn ini beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya keduanya menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan prestasi kerja (performance). Mereka menegaskan pendiriannya bahwa perubahan, kontrol, dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi. Dengan memanfaatkan konsep-konsep tersebut, maka permasalahan yang perlu dikaji dalam hubungan ini adalah hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam mengenalkan perubahan dan organisasi? Seberapa jauhkah tingkat efektivitas mekanisme-mekanisme kontrol pada setiap jenjang struktur? (masalah ini menyangkut kekuasaan dari pihak yang paling rendah tingkatannya dalam organisasi yang bersangkutan). Seberapa pentingkah rasa keterkaitan masing-masing orang dalam organisasi? (hal ini menyangkut masalah kepatuhan).

Atas dasar pandangan tersebut di atas, Van Meter dan Van Horn kemudian berusaha untuk membuat tipologi kebijakan menurut:
(1) jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan dan, (2) jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi. Alasan dikemukakannya hal ini ialah bahwa proses implementasi itu akan dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kebijakan semacam itu, dalam artian bahwa implementasi kebanyakan akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan – terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan relatif tinggi.
Hal lain yang dikemukakan kedua ahli di atas ialah bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas (independent variable) yang saling berkaitan. Variabel-variabel tersebut adalah: (1) ukuran dan tujuan kebijakan; (2) sumber-sumber kebijakan; (3) ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana; (4) komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan; (5) sikap para pelaksana; dan (6) lingkungan ekonomi sosial dan politik. Model proses implementasi dari Van Meter dan Van Horn dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini.

b. Model Pendekatan Bottom-Up
Smith (1973) (lihat Quade, 1977; Islamy, 2001) memandang implementasi sebagai proses atau alur, melihat proses kebijakan dari perspektif perubahan sosial dan politik, dimana kebijakan yang dibuat pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan. Smith mengatakan bahwa ada empat variabel yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan yaitu:
(a) idealized policy adalah suatu pola interaksi yang diidealisasikan perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi, dan merangsang target group untuk melaksanakannya; (b) target group, yaitu bagian dari policy stakeholders yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena target group ini banyak mendapat pengaruh dari kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola prilakunya dengan kebijakan yang dirumuskan;
(c) implementing organization, yaitu badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan; (d) environmental factors, yaitu unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan (seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik).

c. Model Pendekatan Sintesis (Hybrid theories)
Sabatier (1986) (lihat Parsons, 1997) mengkaji implementasi menuju suatu sintesis mengatakan bahwa tahap-tahap kebijakan (policy-stages) tidaklah membantu memahami proses pengambilan kebijakan, karena memilah-milahnya menjadi serangkaian bagian (section) yang sifatnya tidak realistis dan artifisial. Karena itu dari sudut pandang ini, implementasi dan policy-making menjadi kesatuan proses yang sama. Kontribusi awalnya terhadap studi implementasi muncul bersamaan dengan pertimbangan model top-down yang ditulis bersama Mazmanian (1979). Frameworknya kemudian dimodifikasi sesuai dengan riset yang dilakukan Sabatier (1986) terhadap evaluasi kasus model bottom-up seperti yang dikembangkan oleh Hjern dan Porter yang mengatakan bahwa implementasi sebagai hubungan inter-organisasi. Sehubungan dengan hal ini, Sabatier mengemukakan bahwa sintesis dari dua posisi (model top-down dan bottom-up) tersebut dimungkinkan dengan mengambil wawasan dari Hjern dan Porter untuk dipakai pada dinamika implementasi inter-organisasi dalam bentuk network, model top-down memfokuskan perhatiannya pada institusi dan kondisi sosial ekonomi yang menekankan perilaku. Sintesis ini disempurnakan melalui pemakaian konteks policy subsystem, yaitu semua aktor terlibat secara interaktif satu sama lain dalam proses politik dan kebijakan. Dan dibatasi oleh parameter yang relatif stabil serta kejadian di luar subsystem. Secara lebih jelas (Islamy, 2001), menyatakan bahwa Policy Subsystem adalah aktor-aktor kebijakan yang berasal dari organisasi baik organisasi publik maupun privat secara aktif mengkaji dan mengkritisi suatu masalah kebijakan tertentu. Hal penting dari model implementasi kebijakan ini adalah kedudukannya sebagai bagian berkesinambungan dari pengambil kebijakan (engonging part of policy making) dalam Acs (Advocacy coalitions), atau pendampingan para aktor kebijakan dengan berbagai elemen yang ada di masyarakat.
Dengan kata lain Advocacy Coalitions, adalah aktor-aktor dari berbagai organisasi publik dan privat yang memiliki serangkaian sistem kepercayaan yang berusaha merealisasikan tujuan bersama sepanjang waktu (Islamy, 2001).

3. Faktor Penghambat dan Pendukung Proses Implementasi Kebijakan Publik
Kebijakan apapun bentuknya sebenarnya mengandung resiko untuk gagal. Hoogwood dan Gunn (1986) membagi pengertian kegagalan kebijakan (policy failure) ke dalam dua kategori yaitu non implementation (tidak terimplementasikan) dan unsuccesful implementation (implementasi yang tidak berhasil). Tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya tidak mau berkerjasama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau permasalahan yang dibuat di luar jangkauan kekuasaannya, sehingga betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi. Akibatnya implementasi yang efektif sukar dipenuhi.
Implementasi yang tidak berhasil terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan (misalnya tiba-tiba terjadi peristiwa penggantian kekuasaan, bencana alam, dan sebagainya), kebijaksanaan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal itu disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: pelaksanaannya jelek (bad execution), kebijakannya sendiri jelek (bad policy) atau kebijakan itu memang bernasib jelek (bad luck) (lihat Abdul Wahab, 1997).
Hogwood dan Gunn (lihat Hill, 1993) menyatakan bahwa: untuk dapat mengimplementasikan suatu kebijakan secara sempurna (perfect implementation) maka diperlukan beberapa kondisi atau persyaratan tertentu sebagai berikut:
1) The circumstances external to the implementing agency do not impose crippling constraints; 2) that adequate time and sufficient recources are made available to the programme; 3) that the required combination of resources is actually available; 4) that the policy tobe implemented is based upon a valid theory of cause and effect; 5) that the relationship between cause and effect is direct and that there are few, if any, intervening links; 6) that dependency relationships are minimal; 7) that there is understanding of, and agreement on, objectives; 8) that tasks are fully specified in correct
sequences; 9) that there is perfect communication and co-ordination; 10) that those in authority can demand and obtain perfect compliance. (1. kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius; 2. untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber yang cukup memadai; 3. perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia; 4. kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal; 5. hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya; 6. hubungan saling ketergantungan harus kecil; 7. pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan; 8. tugas-tugas dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat; 9. komunikasi dari koordinasi yang sempurna;
10. pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapat kepatuhan yang sempurna).

4. Landasan dan Mutu Implementasi
Menurut Islamy (2001), untuk bisa melihat apakah proses implementasi telah berjalan dengan baik, maka ada seperangkat kriteria yang perlu diperhatikan, yaitu:
1. Apakah strategi/pendekatan implementasi telah diidentifikasi, dipilih dan dirumuskan dengan jelas?
2. Apakah unit pelaksana teknis telah disiapkan?
3. Apakah aktor-aktor utama (policy subsystems) telah ditetapkan dan siap menerima tanggung jawab pelaksanaan kebijakan tersebut? Apakah prinsip “delivery mix” telah dilaksanakan?
4. Apakah prosedur operasi baku telah ada, jelas, dan difahami oleh pelaksana kebijakan?
5. Apakah koordinasi pelaksanaan telah dilakukan dengan baik?
6. Bagaimana, kapan, dan kepada siapa alokasi sumber-sumber hendak dilaksanakan?
7. Apakah hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab telah diberikan dan difahami serta dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana kebijakan?
8. Apakah pelaksanaan kebijakan telah dikaitkan dengan rencana tujuan dan sasaran kebijakan?
9. Apakah teknik pengukuran dan kriteria penilaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan telah ada, jelas, dan diterapkan dengan baik?

10. Apakah penilaian kinerja kebijakan telah menerapkan prinsip-prinsip efisiensi ekonomi dan politis serta sosial? Koalisi aktor dalam implementasi suatu
kebijakan, maka koalisi aktor-aktor dalam konteks ini, adalah suatu persatuan/kesatuan (orang/organisasi/badan) yang berperan sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan.
Dalam konteks pendidikan, koalisi aktor-aktor dalam implementasi kebijakan pendidikan, dapat diartikan sebagai suatu bentuk persatuan/kesatuan (orang/organisasi /badan) yang berperan sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan pendidikan, termasuk implementasi kebijakan MPMBS, disuatu tingkatan tidak terkecuali di Sekolah Dasar.

a. Advocacy Coalitions Framework (ACF)
Awal kemunculan ACF bermula dari tantangan Sabatier (1991) kepada para sarjana politik untuk meningkatkan kinerja teoritis mengenai proses kebijakan. Pengembangan logis dan empiris, serta didukung oleh teori-teori politik maka proses kebijakan publik, ternyata menyisakan masalah dalam pengetahuan politik. Banyak studi kasus yang menghasilkan wawasan yang bermanfat mengenai elemen-elemen, dimana teori tentang proses kebijakan harus diperhitungkan. Namun demikian, studi kasus bukanlah penjelasan teori umum mengenai bagaimana para aktor politik menciptakan, melaksanakan dan merubah kebijakan umum untuk meningkatkan tujuan dan respon mereka terhadap permasalahannya. Secara teoritis dan teliti sebenarnya teori politik dapat memberikan penjelasan yang memuaskan mengenai aktor-aktor khusus, seperti legislatif, penyetingan agenda, tetapi tidak mampu untuk menjelaskan proses kebijakan secara tuntas. Akhirnya Sabatier (1991), berusaha keras untuk menyumbangkan kemajuan dalam membangun teori proses kebijakan dengan menciptakan Advocacy Coalition Framework (ACF), sementara Moe (1990a. 1990b) menciptakan Structural Choice (SC) dengan inti bahasan adalah memberikan penjelasan tentang “mengapa kebijakan publik dan organisasi melakukan hal tersebut”, sedangkan Ellinor dan Ostrom melakukan pendekatan Institutional Rational Choice (IRC).
Cara kerja yang dipakai oleh ketiga ahli kebijakan tersebut adalah dengan menetapkan kerangka sebagai berikut: (a) pembahasan mengenai ruang lingkup, (b) pembahasan mengenai peran individu, (c) pembahasan mengenai peran informasi, (d) pembahasan mengenai sifat dan peran kelompok, (e) pembahasan mengenai level tindakan, (f) dan pembahasan mengenai proses kebijakan. (Widjajati, 2002).

Ketiga teori tersebut memiliki kerangka pokok yang sama namun dalam kerangka kerja memiliki perbedaan dan di bawah ini akan digambarkan kerangka kerja “Advocacy Coalition Framework (ACF) tersebut, yang dikemukakan oleh Schlager (lihat Tabel 1).
Penyelenggaraan pendidikan yang sangat sentralistik, menempatkan sekolah sebagai pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Dengan demikian sekolah kehilangan kemandirian, motivasi dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional.
Partisipasi masyarakat selama ini pada umumnya lebih banyak bersifat dukungan input (dana), bukan pada proses pendidikan (pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi dan akuntabilitas). Berkaitan dengan akuntabilitas, sekolah tidak mempunyai beban untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat, khususnya orang tua siswa, sebagai salah satu pihak utama yang berkepentingan dengan pendidikan (stakeholders).
Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut di atas, maka perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan, salah satunya adalah melakukan reorientasi penyelenggaraan pendidikan, yaitu dari manajemen peningkatan mutu berbasis pusat menuju manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah.
b. Konsep Dasar Kebijakan MPMBS
(Depdikbud; 2000) secara umum mendefinisikan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) sebagai berikut :
MPMBS dapat diartikan sebagai pengkoordinasian dan penyerasian sumberdaya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah (stakeholders) secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan mutu sekolah dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional.
Dari pengertian tersebut terlihat bahwa sekolah memiliki kewenangan (otonomi) atau kemandirian lebih besar dari sebelumnya untuk mengelola sekolahnya (menetapkan
sasaran peningkatan mutu, menyusun rencana utama pengelolaan proses pendidikan, peningkatan mutu, melaksanakan rencana sedangkan unit-unit diatasnya (Kandep, peningkatan mutu dan melakukan evaluasi Kanwil, Depdiknas) merupakan pendukung-pelaksanaan peningkatan mutu), dan nya, khususnya dalam pengelolaanpengambilan keputusan partisipatif merupakan ciri peningkatan mutu. khas MPMBS. Jadi, sekolah merupakan unit
Tabel 1. Kerangka Kerja Advocacy Coalition Framework (ACF)

1. Ruang lingkup

- Aturan konstitusional
- Otoritas formal
- Aktor-aktor yang terlibat dalam proses kebijaksanaan 2. Peran individu

- Individu merupakan bagian dari kelompok
- Individu memiliki pikiran yang rasional prosedural
- Individu menyerap informasi yang masuk
- Individu dapat memiliki kepercayaan serta keyakinan atas suatuinformasi

3. Peran informasi

- Kepercayaan menjadi filter informasi
- Mengolah informasi yang relevan
- Informasi digunkan sebagai proses sosialisasi oleh anggota koalisi
4. Sifat dan peran

-Dalam ACF, suatu kelompok, aliansi, dan koalisi merupakan aktorkelompok utama kebijakan
- Menangani perubahan dalam formulasi kebijakan

5. Level tindakan

- Dalam formulasi, implementasi dan evaluasi selalu menekankankerja koalisi.
6. Proses kebijakan Sumber: Schlager, Edelke, University of Arizona 1996, Vol. 40 No. 3. A comparison of Three Emerging Theories of The Policy Process.

Caldwell dan Spinks (1993) menegaskan pelaksanaan MPMBS memerlukan kepemimpinan kepala sekolah yang transformasional, agar semua potensi yang ada di sekolah dapat berfungsi secara optimal
Davis dan Thomas (1989) menggambarkan kualitas kepala sekolah yang efektif dan berhasil memajukan sekolah, antara lain yaitu: 1) Memiliki visi dan misi tentang masa depan sekolahnya, serta mampu mendorong stafnya untuk bekerja merealisasikan visi tersebut, 2) Memiliki harapan yang tinggi baik terhadap prestasi siswa maupun kinerja guru. 3) Mengamati guru dalam kelas dan memberikan masukan yang positif dan konstruktif dalam menyelesaikan masalah peningkatan pengajaran, 4) Mendorong guru untuk dapat memanfaatkan waktu pengajaran yang efisien dan merancang prosedur untuk meminimalkan gangguan, 5) Mampu menggunakan dan memanfaatkan sumber daya (material dan tenaga) secara efektif dan 6) Memonitor prestasi siswa baik secara individual maupun kelompok serta dapat memanfaatkan informasi untuk perencanaan pengajaran.
c. Tujuan dan Alasan Diterapkannya
MPMBS

You are viewing penduyangel_123